Lapangan Berlakunya Aturan Budbahasa Delik - Kolom Info
Lapangan Berlakunya Hukum Adat : Lapangan berlakunya aturan pidana adat terbatas pada lingkungan penduduk adat tertentu , tidak ada aturan pidana adat yang berlaku diseluruh penduduk Indonesia. Hukum pidana adat lokal masih sanggup berlaku , selama penduduk itu ada , maka selama itu ia akan tetap berlaku , cuma sejauh mana kekuatan berlakunya tergantung pada kondisi waktu dan tempat.
Mengapa ia sanggup berlaku meskipun ia tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak ada penguasa yang mempertahankannya , alasannya penduduk mempertahankannya , oleh alasannya sifat dan hukuman aturan serta cara penyelesaiannya sesuai dengan kondisi masyakat dan kemajuan zaman.
Terhadap siapa berlakunya aturan pidana adat , ia berlaku kepada anggota-anggota penduduk adat dan orang-orang didalamnya yang terkait akhir hukumnya. Walaupun pengadilan adat (inheemsche rechtspraak) telah tidak ada lagi , tetapi peradilan adat atau peradilan perdamaian desa tetap hidup dan diakui oleh undang-undang darurat No.1 Tahun 1951. Sebenarnya sekalipun tidak ada undang-undang yang mengakuinya , tetapi didalam pergaulan penduduk sehari-hari peradilan perdamaian itu tetap berlangsung sesuai dengan kesadaran aturan rakyat dan rasa yang dihayati rakyat.
Memang benar bahwa kepada perbuatan kejahatan menyerupai pembunuhan , penganiayaan , dan delik-delik harta benda , rakyat kebanyakan menerima KUH Pidana , tetapi oleh alasannya kesanggupan aturan pidana biasa itu terbatas dimeja pengadilan negri dan tidak akan melayani setiap kepentingan rasa keadilan penduduk , maka masih dikehendaki adanya upaya-upaya adat untuk sanggup memulihkan kembali keseimbangan penduduk yang terganggu.
Sebenarnya apabila hakim resmi sanggup menyidik dan menentukan kasus-kasus masalah pidana adat menurut aturan adat dihadapan pengadilan negri , penduduk mungkin akan menyambutnya dengan baik. Tetapi dalam kondisinya yang kini pasti belum mungkin. Oleh alasannya itu meskipun hakim dihentikan menolak untuk menyidik masalah , tetapi apabila hakim masih tetap terikat pada aturan-aturan yang prae-existent , begitu juga dalam cara investigasi dan peradilannya didasarkan pada aturan program barat (RIB) , maka karenanya akan mempunyai arti cuma menelorkan keputusan bukan penyelesaian.
:
Dengan demikian lapangan berlakunya aturan pidana adat mempunyai kawasan tersendiri yang jauh berlainan dari lapangan berlakunya aturan pidana barat. Hukum pidana adat berlaku dilapangan hidup kemasyarakatan yang bertautan dengan keseimbangan duniawi dan rokhani.
Mengapa ia sanggup berlaku meskipun ia tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak ada penguasa yang mempertahankannya , alasannya penduduk mempertahankannya , oleh alasannya sifat dan hukuman aturan serta cara penyelesaiannya sesuai dengan kondisi masyakat dan kemajuan zaman.
Terhadap siapa berlakunya aturan pidana adat , ia berlaku kepada anggota-anggota penduduk adat dan orang-orang didalamnya yang terkait akhir hukumnya. Walaupun pengadilan adat (inheemsche rechtspraak) telah tidak ada lagi , tetapi peradilan adat atau peradilan perdamaian desa tetap hidup dan diakui oleh undang-undang darurat No.1 Tahun 1951. Sebenarnya sekalipun tidak ada undang-undang yang mengakuinya , tetapi didalam pergaulan penduduk sehari-hari peradilan perdamaian itu tetap berlangsung sesuai dengan kesadaran aturan rakyat dan rasa yang dihayati rakyat.
Memang benar bahwa kepada perbuatan kejahatan menyerupai pembunuhan , penganiayaan , dan delik-delik harta benda , rakyat kebanyakan menerima KUH Pidana , tetapi oleh alasannya kesanggupan aturan pidana biasa itu terbatas dimeja pengadilan negri dan tidak akan melayani setiap kepentingan rasa keadilan penduduk , maka masih dikehendaki adanya upaya-upaya adat untuk sanggup memulihkan kembali keseimbangan penduduk yang terganggu.
Sebenarnya apabila hakim resmi sanggup menyidik dan menentukan kasus-kasus masalah pidana adat menurut aturan adat dihadapan pengadilan negri , penduduk mungkin akan menyambutnya dengan baik. Tetapi dalam kondisinya yang kini pasti belum mungkin. Oleh alasannya itu meskipun hakim dihentikan menolak untuk menyidik masalah , tetapi apabila hakim masih tetap terikat pada aturan-aturan yang prae-existent , begitu juga dalam cara investigasi dan peradilannya didasarkan pada aturan program barat (RIB) , maka karenanya akan mempunyai arti cuma menelorkan keputusan bukan penyelesaian.
:
- Macam macam Delik Hukum Adat.
- Pengertian Kebudayaan dan Peradaban.
- Hukum Pidana Adat dan Asas Legalitas.
- Makna dan Hakikat Pembaharuan Hukum Pidana.
- Istilah Hukum Adat Sebelum AdatRecht.
Dengan demikian lapangan berlakunya aturan pidana adat mempunyai kawasan tersendiri yang jauh berlainan dari lapangan berlakunya aturan pidana barat. Hukum pidana adat berlaku dilapangan hidup kemasyarakatan yang bertautan dengan keseimbangan duniawi dan rokhani.
Tidak ada komentar untuk "Lapangan Berlakunya Aturan Budbahasa Delik - Kolom Info"
Posting Komentar